CILEUNYI, WR – Dalam upaya meningkatkan cakupan vaksinasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memberikan 7.000 vaksin yang tersebar di 31 kecamatan. Gebyar vaksinasi tersebut merupakan kerjasama antara Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama Polresta Bandung dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-75.
“Rencana awalnya 7.000 vaksin ini akan digelar secara massal di kawasan SOR Jalak Harupat. Karena dikhawatirkan menjadi potensi kerumunan dan kami juga berdiskusi dengan Polresta Bandung, jadi kegiatan vaksinasi dilaksanakan secara massal di 31 titik. Saat ini juga Pak Kapolresta sedang berada di PT Feng Tay didampingi Pak Pj. Sekda, sebagai titik peresmian vaksinasi, sementara saya berkeliling,” ungkap Bupati Bandung Dadang Supriatna saat meninjau vaksinasi di Halaman Kantor Kecamatan Cileunyi, Sabtu (26/6/21).
Gebyar vaksinasi, menurut bupati, merupakan strategi paling efektif dalam menekan laju penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bandung.
“Jika kegiatan ini terus dilaksanakan, kami yakin target vaksinasi akan segera tercapai. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pak Kapolri, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), Dinkes serta 62 kepala puskesmas yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga pelaksanaannya tertib dan tentunya dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.
Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi, di tempat yang sama bupati sempat melakukan video conference dengan jajaran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bandung. Ketua IDI Jabar, Eka Mulyana menuturkan, hingga saat ini Bed Occupancy Rate (BOR) atau Keterisian Tempat Tidur di Jabar jauh di atas standar WHO 60 persen.
“Saat ini hampir seluruh faskes (fasilitas kesehatan) rumah sakit sedang kewalahan, karena pasien Covid yang tidak tertampung. Tentunya ini sangat berpengaruh pada pelayanan di rumah sakit. Tidak hanya kapasitas sapras yang overload, faktor kelelahan para tenaga medis dan kesehatan pun tidak bisa terhindarkan. Jadi jangan heran bila banyak dokter dan perawat terus bertumbangan,” papar Eka.
Untuk mengendalikan lonjakan kasus, dirinya berpendapat, perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah. Pasalnya masih banyak masyarakat yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) 5 M.
“Di rumah sakit kami sibuk menangani pasien covid yang datang terus menerus. Tapi di hulu, masih banyak masyarakat yang tidak sabar bahkan abai dengan prokes 5 M. Masyarakat kita tidak cukup hanya dengan imbauan saja, perlu kebijakan lebih tegas untuk memaksa dalam tanda kutip, masyarakat disiplin dan patuh prokes 5 M,” ungkap Ketua IDI Jabar.*(R-07)
