SOREANG, WR – Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan study komparatif ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berncana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, Senin (14/6/21).
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Muiz mengatakan, perempuan punya peran strategis dalam membangun negara dan pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperhatikannya melalui DP2KBP3A tersebut.
“Pentingnya peran perempuan di segala bidang semakin dirasakan sekarang ini. Perempuan sekarang ini tidak hanya berkutat di dalam rumah untuk mengurus segala keperluan, tapi juga berperan penting di bidang yang lain baik itu bidang ekonomi dan politik,” kata Muiz
Anggota Komisi V Siti Muntamah menambahkan, pihaknya kini tengah berusaha dan membuktikan keseriusan untuk meminimalisir korban anak akibat perceraian orang tua, dan itu dilindungi oleh pemerintah.
“Kami dari Komisi V mendorong DP3AKB Provinsi Jawa Barat dari segi anggaran agar memberikan hibah khusus untuk DP2KBP3A tingkat kabupaten dan kota. Ini perlu kita pikirkan mengingat kasus-kasus anak di Jawa Barat cukup tinggi,” kata Siti.
Siti Muntamah yang kerap di sapa umi menjelaskan, anak-anak menjadi prioritas utama untuk dilindungi oleh pemerintah dari banyaknya kasus perceraian.
“Dari berbagai macam kasus perceraian yang menjadi perhatian khusus atau yang pertama kita selematkan itu kan anaknya. Pada posisi ini anak itu adalah korban,” jelasnya.
Siti berharap kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memperhatikan dari segi anggaran, dalam hal ini DP2KBP3A, agar kedepannya dibuatkan payung hukum khususnya untuk perempuan dan perlindungan anak.
Terlebih visi DP2KBP3A Kabupaten Bandung yaitu terwujudnya perempuan dan anak di Kabupaten Bandung sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak asasi manusia. ***
