BANDUNG, WR- Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani mengapresiasi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal isu kenegaraan. Yakni sikap partai Moncong Putih yang menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.
“Kami mengapresiasi ketegasan dan keteguhan sikap Ibu Megawati merespons manuver politik penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan presiden 3 periode. Ini relevan atau bersesuaian dengan predikat yang diberikan versi Setneg sebagai Ibu Penegak Konstitusi,” kata Kamhar saat dihubungi, Kamis (21/4).
Sebagaimana diberitakan kumparan, Demokrat satu napas dalam menjaga prinsip bernegara dan mengawal konstitusi. “Kami menghormati sikap kenegarawanan Bu Mega yang tidak tergoda dengan pragmatisme politik transaksional untuk mendukung skenario pelanggengan kekuasaan,” lanjutnya.
Namun, ia khawatir isu penundaan pemilu masih bergulir melalui elite politik di sekitar Jokowi maupun relawan pendukung Jokowi.
“Pak Jokowi juga sudah merespons ini, namun wacana ini belum benar-benar tutup buku. Masih mencoba mencari peluang yang disuarakan kembali ketum parpol koalisi pemerintah dan relawan Jokowi,” ungkap Kamhar.
Karenanya, Kamhar mendorong Jokowi bersikap tegas menolak penundaan pemilu dan presiden 3 periode dengan memberikan sanksi kepada para menteri yang selama ini menyuarakan kedua wacana tersebut.
“Publik saat ini menunggu keseriusan dan ketegasan Pak Jokowi untuk menindak tegas para pembantunya yang telah menjadi motor penggerak dan ikut mewacanakan ini agar tak mendapat julukan sebagai Bapak Makar Konstitusi atau ‘The King of Lip Service’ sebagaimana dulu pernah disematkan oleh BEM UI,” tandas dia.
Sebelumnya, Megawati mengatakan bahwa wacana penundaan pemilu tidak akan terwujud. Sebab, Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak akan ada penundaan pemilu.
“2024 sudah jelas. Presiden sudah jelas bahwa tidak ada penundaan,” kata Megawati saat memberi sambutan dalam peluncuran Badan Riset dan Inovasi Daerah secara virtual, Selasa (20/4).
Menurut dia, penundaan pemilu hanya menambah masalah yang dihadapi Indonesia. Padahal, saat ini Indonesia sudah berjibaku menghadapi pandemi COVID-19.
“Apa ndak pontang-panting? Sudah kena pandemi, dari sisi pemerintahan segala macam, gara-gara sebuah keinginan penundaan-penundaan yang sudah tegas-tegas dikatakan oleh Presiden tidak ada penundaan,” kata Ketum PDIP itu. (R-03)
