BANDUNG, WR- Setiap tahun penerimaan peserta didik baru (PPDB) selalu jadi masalah. Bahkan tak sedikit memicu kekisruhan yang melibatkan orang tua dan pihak sekolah.
“Karena masih sekolah negeri minded, saya tahu persis tiap tahun orang tua siswa berburu SMA Negeri. Sampai marawa bedog (pada membawa golok),” ujar Kepala Bidang SMP Disdik Kabupaten Bandung Tb Rucita di hadapan Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi.
Bertempat di Teras Sentani Cafe di Cangkuang, Kabupaten Bandung, pada Senin (25/4/2022), Dede Yusuf menggelar diskusi dan serap aspirasi tematik. Masalah yang dibahas terkait problematika PPDB.
Selain Tb Rucita, hadir juga Iwan Chrisnawan, kepala seksi pengawasan KCD Wilayah VIII Provinsi Jawa Barat, Eka Harijanto (pengamat pendidikan/Waka SMA 5 Bandung), dan Nandang (sekretaris Disdik Kabupaten Bandung).
Yang diucapkan Tb Rucita dibenarkan seorang guru SMA Negeri Banjaran, Rudi Rahadiansyah. “Bagi kami mendengar kata PPDB seolah horor. Jantung rasanya ratug. Para guru dan kepala sekolah terus terang stress tiap tahun karena PPDB. Rumah didatangi orang tertentu sampai jam 11 malam. Ada guru langsung kena gula darah, lalu muntah darah. Setelah itu meninggal,” kata guru tersebut.
Karena orang tua siswa orientasi berlebihan ke sekolah negeri, SMA negeri kebanjiran peminat. Contohnya dialami SMA Negeri Banjaran. “Tiap tahun lebih 1.200 siswa mendaftar. Yang diterima hanya 4,300 orang,” jelas Rudi.
Problem sebaliknya dialami sekolah swasta. Seperti disampaikan H Asep Wanda, kepala SMA Pasundan Banjaran. Gara-gara sistem zonasi dalam PPDB, sekolah swasta rata-rata kekurangan siswa.
“Kami dari manejemen sekolah swasta malah harus menyiapkan uang promosi 250 ribu per siswa. Ada cashback bagi yang mendaftarkan siswanya ke sekolah swasta.
“Ibaratnya harus membeli 250 ribu dari setiap siswa yang mau mendaftar ke sekolah kami,” tegas Aswan, demikian panggilannya.
Eka Harijanto menyebut hal lain. Telah terjadi praktik manipulasi data kependudukan berupa kartu keluarga (KK). “Dari praktik yang tipu-tipu sampai bertarif untuk titip nama di kak mulai 3 bulan, 6 bulan, atau setahun” jelasnya.
Eka menyarankan sistem PPDB dievaluasi. Salah satunya porsi zonasi dikurangi, jalur prestasi ditingkatkan.
Menyimal banyak persoalan PPDB, Dede Yusuf berjanji akan membahasnya di Komisi X DPR. Termasuk saat rapat kerja dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.
“Untuk persoalan sekolah swasta, ada baiknya asosiasi berkirim surat ke Komisi X. Atas dasar surat itulah nanti kita Carikan solusi bersama Menteri,” jelas Dede. (R-03)
Insya Allah tidak lagi pakai kalibrasi prestasi, tapi akan menggunakan nilai raport SMP. Itulah hasil rapat pimpinan terakhir,”
Tb Rucita, kepala bidang SMP Disdik Kabupaten Bandung.
25 persen prestasi dibagi dua, afirmasi 5 persen, pindahan 5 persen, 60 zonasi, kondisi tertentu 5 persen
marawa bedog, saya tahu persis
negeri minded, semurah-murahnya di swasta, tetap lebih murah di sekolah negeri.
