BANDUNG, WR- Rapat paripurna DPR dimanfaatkan Fraksi Partai Demokrat (FPD) untuk tancap gas. Dalam pandangan fraksi-fraksi atas RAPBN 2023, FPD menyatakan berdiri bersama mayoritas rakyat.
Dua sikap pro-rakyat yang ditonjolkan FPD adalah menolak rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite. Satu lagi soal kesejahteraan ASN dan TNI-Polri.
“Demokrat bersama rakyat, rakyat sedang susah, tolak kenaikan BBM, AHY presiden!” ujar Irwan Fecho, anggota FPD saat membacakan sikap fraksinya di rapat parpipurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).
DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan I tahun 2022-2023 hari ini. Agenda rapat paripurna kali ini adalah Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya.
Sebelum Irwan, anggota DPR Fraksi PDIP Abidin Fikri menyerukan Ketua DPR Puan Maharani presiden 2024.
“Yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani saya selalu berdoa agar Ibu Puan Maharani menjadi Presiden Republik Indonesia,” ujar Abidin.
Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono juga ikutan. “Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Airlangga Presiden,” kata Dave.
Sikap pro-rakyat FPD juga ditunjukkan saat membela kesejahteraan aparatur negara. Menurut FPD, sudah tiga tahun gaji ASN, TNI-Polri beserta pensiunan belum dinaikkan.
“Kenaikan gaji yang dimaksud perlu untuk menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan para Abdi Negara,” kata Irwan.
ASN dan TNI-Polri sudah berkorban banyak, terutama ketika menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat menyebut sudah sepantasnya negara menaikkan gaji mereka.
“Jangan pula dilupakan mereka yang bertugas sebagai garda terdepan NKRI di wilayah wilayah 3 T, yakni daerah terluar, terdepan, dan tertinggal,” tandas wakil rakyat dari dapil Kaltim ini.
Kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan 2019 dengan kisaran hanya 5 persen. (R-03)
