BANDUNG, WR- Ternyata, rapat gabungan lintas Komisi DPR untuk membahas nasib tenaga honorer diusulkan Dede Yusuf. Wakil ketua Komisi X itulah yang berkirim surat ke Ketua DPR Puan Maharani.
Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mengaku karut marut tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) harus segera dituntaskan. Jangan sampai saling lempar antarlembaga pemerintah.
“Atas nama pimpinan Komisi X memang benar saya telah berkirim surat kepada Ibu Puan Maharani sebagai ketua DPR” ujar Dede Yusuf kepada Warta Rancage (29/8/2022).
Surat bernomor B/14384/PW.01/8/2022 tersebut ditandai tangani Dede pada 19 Agustus. Perihal surat soal Rapat Gabungan. “Intinya nasib tenaga honorer dan karut marut P3K harus dibahas dan diputuskan lintas Komisi,” ucap Dede.
Komisi X menjadi mitra Kemendikbud Ristek sebagai user guru dan tenaga kependidikan. Hal sama juga terjadi dengan Komisi VIII yang jadi mitra Menag terkait guru dan tenaga kependidikan madrasah.
“Leading sektornya ada di Komisi II yang jadi mitra Mendagri, Menpan RB, dan BKN, ” kata wakil rakyat dari dapil Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini.
Komisi XI jadi mitra Menteri Keuangan yang membuat kebijakan alokasi anggaran ASN. Komisi IV juga berkepentingan karena terkait nasib honorer tenaga penyuluh. Begitu pun Komisi V dan IX.
“Karena lintas urusan dan Komisi yang terlibat sangat banyak, surat ditujukan langsung ke ketua DPR,” ungkap wakil gubernur Jabar periode 2008-2013 ini.
Saat rapat gabungan, Ketua DPR Puan Maharani bisa memimpin langsung. Atau menugaskan salah satu wakil ketua DPR.
“Setelah surat dikirim, kita juga telah rapat internal dengan pimpinan Komisi II, IV, VIII, IX, dan X,” kata kata Dede. Harapannya ada kesepahaman bersama dulu sebelum Rapat Gabungan dengan pemerintah.
Seleksi 1 juta guru dan tenaga kependidikan saat ini menyisakan banyak masalah. Ada yang terkait formasi dan penempatan. Ada juga soal materi seleksi dan keadilan bagi yang sudah mengabdi lama.
Masalah anggaran dan penggajian juga bikin saling lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Soal lulus dan lolos saja jadi masalah,” kata Dede Yusuf. (R-03)