BANDUNG, WR- Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi bertemu para kepala SMK di Bandung Barat. Banyak hal dibahas, salah satunya aset tanah sekolah.
“Yang kami alami sebenarnya tertawa sekaligus miris Pak Dede Yusuf.,” ucap Engkus Kusnadi, kepala SMKN 4 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Tahun ajaran baru kemarin, SMK pavorit tersebut menolak 900 pendaftar. Di saat yang sama, SMK lain susah banget cari siswa baru.
“Walau pavorit, SMK 4 Padalarang masih numpang di tanah desa. Itulah mirisnya,” ucap Engkus Kusnadi.
Kamis (27/10/2022), bertempat di SMK Taruna Harapan Cipatat, lebih dari 100 kepala SMK se-KBB menggelar MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah).
Turut hadir Dede Yusuf sebagai wakil rakyat di Senayan dari dapil KBB dan Kabupaten Bandung. Berikutnya Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya dan Kepala KCD Wilayah VI Disdik Jabar Endang Susilastuti.
Banyak sekolah yang masih menumpang di tanah yang belum jelas legalitasnya. Padahal, salah satu syarat SMK jika ingin berubah jadi badan layanan umum daerah (BLUD), aset tanah harus milik sendiri. Luasnya minimal satu hektare.
Keluhan aset tanah, dibenarkan Abdul Hadi Wijaya. Politikus PKS ini menyebut dari 850 SMK Negeri di Jawa Barat, ada 200 yang belum punya tanah sendiri.
Pemprov Jabar cuma menganggarkan Rp 150 miliar untuk pembelian tanah. “Tanah di Padalarang satu hektare sekitar Rp 30 miliar. Perlu berapa puluh periode gubernur untuk menyelesaikan pembelian tanah. Jadi, harus antre lama,” tegas Hadi Wijaya.
Dede Yusuf bisa memahami jika peralihan kewenangan urusan SMK/SMA ke provinsi menyisakan banyak masalah. Dia merasakan betul keterbatasan anggaran karena 2008-2013 pernah jadi wakil gubernur Jabar.
“Bisa juga ruislag jadi opsi. Dicarikan tanah yang lebih luas tapi lebih murah untuk mengganti tanah yang ditempati SMK saat ini.,” tutur Dede yang juga ketua Wantim (Dewan Pertimbangan) Partai Demokrat Jawa Barat ini.
Diingtkan pula, sekolah negeri jangan kemaruk dalam menerima siswa baru aru. Bagi SMA/SMK yang memiliki 1000 siswa harus share dengan sekolah swasta.
“Saya ini pendukung sekolah swasta. Mengapa? Sebab mereka beli tanah sendiri, bangun ruang kelas sendiri. Begitu juga gaji dan operasional dibiayai sendiri. Memang ada BOS tapi itu tidak cukup untuk operasional sekolah,” ungkapnya.
Peran swasta dalam dunia pendidikan, papar aktor senior berdarah Galuh Ciamis ini, sama dilindungi konstitusi. Dengan begitu, pemerintah harus memberi hak berkembang yang sama bagi sekolah negeri dan swasta.
“Jika di suatu wilayah sudah cukup dilayani sekolah swasta, saya akan tolak pendirian sekolah negeri di situ,” tandas Dede Yusuf. (R-03)
