BANDUNG, WR- Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi tiba-tiba dapat telepon dari Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Topiknya sangat serius.
“Pas lagi ketemu masyarakat di dapil, saya ditelepon Pak Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Melaporkan hal serius soal nasib anak Indonesia yang tidak bisa sekolah,” ujar Dede Yusuf kepada Warta Rancage, Minggu (5/2/2023).
Hermono sebelum jadi Dubes RI adalah Sestama (sekretaris utama) BNP2TKI. Saat itu Dede ketua Komisi IX DPR yang menjadi mitra kerja BNP2TKI di bidang ketenagakerjaan.
“Pak Dubes minta tolong agar Komisi X menindaklanjuti kepada Mendikbud,” ucap Dede. Yang dilaporkan sangat urgent karena menyangkut harga diri dan nasib anak-anak Indonesia dalam memperoleh pendidikan.
Menurut Dede, pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia hampir 2 juta orang. Di antaranya banyak yang ilegal dan tidak terdaftar di BNP2TKI.
“Seperti temuan Komnas HAM, ada puluhan ribu anak Indonesia yang perlu segera ditangani terkait jaminan dan perlindungan dalam hak memperoleh pendidikan di Malaysia,” papar Dede.
Banyak sekolah darurat berupa Sanggar Belajar yang didirikan penggiat pendidikan digerebek dan ditutup pemerintah Malaysia. Alasannya karena beroperasi tanpa izin. Data sementara ada 32 Sanggar Belajar yang didukung pula oleh KBRI. Rencananya jadi 50.
Salah satu Sanggar Belajar tidak jauh dari Kuala Lumpur digerebek dan disegel pemerintah Malaysia. Bukan hanya itu, PMI beserta anak-anaknya ditahan dan ditampung di tempat yang kurang layak.
“Menurut Dubes ada 36 anak ditahan. Anak-anak Indonesia itu tidak bersalah. Mereka tidak berdosa. Negara harus hadir menyelamatkan nasib dan masa depan mereka,” tegas politikus Partai Demokrat ini.
Dede akan memanggil Kemendikbud Ristek untuk segera bertindak. Juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
“Saya masih ingat, dulu saat Pak Anies Baswedan menjabat Mendiknas, beliau pernah blusukan ke pedalaman Malaysia untuk memperhatikan pendidikan anak-anak Indonesia di sana,” ungkap doktor Administrasi Publik jebolan Unpad ini.
Dede juga tahu pemerintah telah mendirikan sejumlah sekolah dan PKBM di Malaysia. Tapi pasti tidak cukup. “Karena situasinya darurat, tentu diperlukan pendekatan darurat juga agar nasib anak-anak kita di sana segera tertangani,” katanya. (R-03)
