BANDUNG, WR- Pada 20 Februari lalu, Polresta Bandung menggelar diskusi dan deklarasi Pemilu damai. Hadir bupati dan para pimpinan partai politik di Kabupaten Bandung.

Dalam acara tersebut, Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo menyebut Kabupaten Bandung berada dalam tingkat kerawanan tinggi. Malah disebunya ketiga tertinggi di Indonesia.

“Usai diskusi, para ketua partai politik di kabupaten Bandung melakukan deklarasi untuk sama-sama menjaga kondusivitas dan mendukung pemilu damai di Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Menanggapi himbauan Kapolresta, Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Billy Maulana Cahya menyambut gembira. Namun diingatkan, penyelenggara negara seperti ASN/PNS, TNI, dan Polri juga punya kewajiban serupa.

“Aparatur sipil negara, misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditegaskan jangan berpihak. ASN harus menjaga netralitas,” tegas Billy.

Diingatkan juga, para kepala desa termasuk BPD (Badan Perwakilan Desa) tidak boleh jadi mesin kampanye partai tertentu. Hal itu dipertegas dalam UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Sesusi perundang-undangan, TNI dan Polri juga dilarang terlibat politik praktis. “Jadi, menjaga kondusivitas politik menjelang dan saat Pemilu menjadi kewajiban bersama. Bukan hanya tanggung jawab peserta Pemilu,” tegas Billy.

Di acara tersebut, Billy menandatangani deklarasi Pemilu damai mewakili Partai Demokrat. Sebab, Ketua DPC Saeful Bachri lagi melaksanakan umrah. (R-03)