BANDUNG, WR- Sebagai salah satu kader senior Partai Demokrat di Jawa Barat, Dede Yusuf dapat mandat baru. Hal itu terkait posisinya sebagai ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Daerah.
Itulah yang disampaikan Dede Yusuf saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Wantim Demokrat seluruh Indonesia. Acara dipusatkan di kantor DPP Jl Proklamasi Jakarta.
Kegiatan yang dibuka Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu berlangsung dua hari, 8-9 April 2023. Peserta mengikuti hibrid, yaitu luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring).
“Ketua Wantim Daerah dan jajaran Wantim Pusat hadir secara fisik,” ujar Dede Yusuf. Sementara para ketua Wantim Cabang dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengikuti Rakornas secara online.
Acara dibuka Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Lalu diisi presentasi dari Ketua Wantim Pusat Sarjan Tahir.
Berikutnya pemaparan dari Andi Mallarangeng (sekretaris Majelis Tinggi Partai), Edhi Baskoro Yudhoyono (wakil ketua umum/ketua FPD DPR), Andi Arif (kepala Bapilu), dan Herzaky Mahendra Putra (kepala Bakomstranas).
Menurut Dede Yusuf, ada sejumlah isu strategis yang harus jadi perhatian seluruh Wantim di semua tingkatan. Hal itu sekaligus jadi semacam oleh-oleh Rakornas untuk dibawa ke level kepengurusan DPD dan DPC.
“Esensi Rakornas adalah mandat dari ketua umum agar para senior dan tokoh-tokoh publik yang berada di posisi Wantim tetap ikut aktif berjuang terjun ke masyarakat,” ungkap Dede yang juga wakil ketua Komisi X DPR RI ini.
Pengurus Wantim di semua tingkatan wajib memperjuangkan isu perubahan dan perbaikan yang jadi tagline Partai Demokrat.
Menurut wakil gubernur Jabar periode 2008-2013 ini, AHY juga menyampaikan isu penundaan Pemilu. “Wantim diminta ikut berjuang menegakkan demokrasi. Pemilu adalah hak rakyat. Tidak sepatutnya dihambat oleh siapa pun,” tandasnya.
Oleh-oleh ketiga, paparnya, jajaran Wantim bersama kader di daerah wajib melawan upaya pembegalan Partai Demokrat oleh Moeldoko Cs. Walau sudah 16 kali Pengadilan memenangkan kepemimpinan AHY, kader diminta tetap waspada.
Sebab, Moeldoko bagian tak terpisahkan dari lingkar kekuasaan. Saat ini menjadi pembantu Presiden Jokowi sebagai kepala staf kepresidenan (KSP). Di saat yang sama ada ketidakpastian hukum.
Hal itu tercermin dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang minta penundaan Pemilu 2024. “Para kader di daerah diminta mengajukan perlindungan hukum kepada Pengadilan di daerahnya masing-masing,” ucap Dede.
Terakhir, jajaran Wantim juga dapat pemetaan terbaru mengenai sengitnya kontestasi politik jelang Pemilu dan Pilpres 2024. Termasuk posisi Partai Demokrat di setiap daerah pemilihan hasil analisis sejumlah lembaga survey. (R-03)
