BANDUNG, WR- Komisi X DPR melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Purwakarta. Banyak aspirasi diserap, salah satunya kondisi pendidikan.
“Kalau untuk SD, alhamdulilah sudah hampir seratus persen anak usia sekolah bisa sekolah dan lulus SD,” ujar Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika saat menyambut rombongan di Pendopo Purwakarta, Jumat (14/4/2023).
Kunker dipimpin Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (Fraksi PKB). Turut hadir Dede Yusuf Macan Effendi (wakil ketua/FPD) dan Hetifah Syaifuddin (wakil ketua/FPG).
Berikutnya Putra Nababan dan Hugo Pereira dari PDIP. Lalu, Sudik Mujahid (Gerindra), Ferdiansyah (Golkar), Mustafa Kamal (PKS), dan Muhammad Kadafi (PKB).
Mitra kerja Komisi X juga hadir dari Kemendikbud, Kemenparekraf, Kemenpora, dan Perpustakaan Nasional.
Di bidang pendidikan, bupati menyampaikan Purwakarta masih memerlukan 2.500 PNS baru. Pemenuhannya, antara lain lewat tes P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Kadisdik Purwakarta Purwanto menyampaikan ada semacam ketidakadilan dalam pengangkatan ASN dari unsur PNS. Selama ini, formasi guru ASN hanya lewat P3K. Sementara, dinas/instansi lain formasi PNS tetap dibuka.
“Tolong ada keadilan. Jangan sampai profesi guru kurang dihargai. Mestinya, formasi guru ASN tetap membuka kesempatan baik jalur P3K maupun PNS,” tandas Purwanto.
Seorang kepala sekolah bernama Muhammad Husni menyampaikan fakta lain. Yakni pencairan dana BOS (biaya operasional sekolah) yang baru April.
“Tiga bulan pertama para kepala sekolah harus cari pinjaman untuk bayar listrik sekolah. Banyak sekolah mau diputus listrik oleh PLN,. Sudah gitu, bayar listrik harus pakai aplikasi Siplah. Ribet banget pokoknya” katanya.
Terpaksa kepala sekolah pinjam sana-sini. Termasuk untuk bayar guru honorer. “Guru honorer dibayar 1 juta per tiga bulan. Coba bayangkan uang segitu untuk tiga bulan,” ucap Muhammad Husni yang juga ketua KONI Purwakarta ini.
Nisa Nur Fatimah dari STBA Bina Dinamika mengaku was-was dengan kejadian penutupan sebuah kampus di Tasikmalaya. Dia takut kampusnya dianggap tidak layak hanya karena berada di gang sempit.
“Kami tetap belajar Pak. Jangan sampai kampus kami ditutup,” ujar Nisa dengan terbata-bata mau nangis.
Di acara tersebut, sempat muncul informasi ada perguruan tinggi yang bermasalah. Sebab, program S-1 bisa lulus hanya dua tahun kuliah. Kemudian, S-2 disebutkan cukup dua bulan kuliah.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf minta Kemendikbud Ristek menerapkan regulasi terkait perguruan tinggi. Kampus yang melanggar dan tidak layak dipertahankan, sebaiknya ditutup.
Hal itu untuk menjaga marwah perguruan tinggi. Termasuk memastikan mutu lulusannya. “Cuma para mahasiswanya harus diselamatkan. Dicarikan kampus baru yang layak,” tegas Dede. (R-03)
