BANDUNG, WR- Lembaga asesor pendidikan berkumpul di Kabupaten Bandung. Dalam acara itu hadir pejabat Kemendikbud Ristek.
Hadir juga Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi. Topik bahasan utamanya terkait peran badan akreditasi Nasional (BAN) naik untuk satuan pendidikan formal maupun non-formal.
“Bapak dan ibu yang sekolahnya dikunjungi asesor untuk akreditasi, semua pembiayaan ditanggung negara,” jelas Ketua Pokja Sekolah/Madrasah BAN PAUD Dikdasmen Muhammad Yusro di Gedung Karya Mandiri, Rancamanyar, Jumat (16/6/2023).
Para asesor yang datang ke satuan pendidikan sudah dibiayai APBN. Mulai honornya, transportasi, akomodasi hotel, dan biaya makan minum. Tujuannya agar sekolah/madrasah tidak terbebani anggaran.
“Jadi para asesor jangan diberi oleh-oleh. Apalagi pengganti transport. Itu melanggar kode etik proses akreditasi. Jika terbukti, sanksinya berat,” jelas Yusro.
Pihaknya pernah memberi sanksi kepada asesor yang terbukti menerima gratifikasi. Yang bersangkutan dipecat dari posisi asesor. Kemudian, nomor induk akreditasi (NIA) dari sekolah tersebut juga dicabut.
Irma Yuliantina, ketua Pokja PAUD dari lembaga sama juga menjelaskan, hal serupa. Dia menyebut ada kejadian asesor yang mendapat cinderamata logam mulia. Harganya cuma Rp 75 ribu. Beratnya 0,05 gram.
“Tapi karena langgar kode etik, logam mulia itu kita minta dikembalikan. Sebab bisa ribut. Jika jadi temuan judul hebohnya bisa asesor dapat logam mulia. Padahal cuma 75 ribu” ucap Irma Yuliantina.
Dalam acara tersebut hadir Suhadi, sekretaris Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud Ristek.
Total satuan pendidikan PAUD di Jawa Barat tercatat 37. 556. Yang sudah melakukan akreditasi 19.022 (50,62 persen). Sementara, data PKBM tercatat 2.512 lembaga. Yang sudah terakreditasi 1.100 (43,79 persen).
Dede Yusuf mengaku senang bertemu dengan komunitas PAUD dan PKBM. Khususnya penggiat di Kabupaten Bandung.
“Progres akreditasi di Kabupaten Bandung juga sudah baik,” ucap wakil rakyat dari dapil Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat ini.
Politkus Partai Demokrat ini menyebut yang dilakukan BAN PAUD Dikdasmen sudah benar. Ada kode etik dan prosedurnya transparan. “Biayanya gratis lagi. Tidak dipungut biaya untuk akreditasi,” jelas doktor Administrasi Publik jebolan Unpad ini. (R-03)
