SOREANG, WR – Angka kemiskinan di Kabupaten Bandung setiap tahunnya mulai dari tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 yaitu mencapai 7,15 persen, tahun 2022 menjadi 6,8 persen dan tahun 2023 menjadi 6,4 persen penurunan angka kemiskinan tersebut.
“Terjadi penurunan angka kemiskinan karena memang ada beberapa program strategis Bapak Bupati Bandung Dadang Supriatna yang memberikan andil terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bandung,” kata Marlan, Kepala Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) Kabupaten Bandung di Soreang, Rabu (3/7/2024).
Di antaranya ada beberapa program prioritas Bupati Bandung, imbuh Marlan, seperti program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan.
“Dengan adanya program ini, di mana salah satunya bisa membuka lapangan usaha bagi masyarakat yang memang punya skill dan kemampuan, tetapi tidak punya modal usaha. Dengan uang Rp 2 juta tanpa bunga dan tanpa jaminan selama 12 bulan dicicil, itu dapat memberikan andil mengurangi angka kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja,” tutur Marlan.
Marlan mengungkapkan dari beberapa indikator yang ada, ternyata para peminjam atau nasabah ini rata-rata bisa mengembalikan dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan.
“Oleh BPR Kerta Raharja ini diberikan kebijakan untuk peminjaman kedua itu bisa sampai Rp 5 juta. Itu salah satu hal yang patut diapresiasi,” ungkapnya.
Hinggak kini program pinjaman dana bergulir itu dari Pemkab Bandung mencapai Rp 70 miliar. Dari anggaran Rp 70 miliar itu ada yang sudah bergulir dua sampai tiga kali pinjaman yang dilakukan oleh para debitur atau peminjam.
“Dana sebesar Rp 70 miliar itu sudah terserap oleh masyarakat sekitar 26.000 peminjam atau debitur. Rencananya Bapak Bupati ingin di tahun 2025 digenapkan dana bergulir itu sampai Rp 100 miliar,” tuturnya.
Menurutnya, program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan itu, dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan memerangi bank emok di Kabupaten Bandung. Selain itu pinjol (pinjaman online), yang sekarang cukup marak karena sangat mudah untuk mendapatkannya.
Selain dana bergulir, banyak program yang dilakukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Bandung lainnya, mulai dari kegiatan latihan dan kegiatan yang memberikan andil terhadap pembukaan lapangan kerja.
“Contoh misalnya di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung, itu setiap tahun kita melakukan pelatihan kepada anak-anak muda antara 400 sampai 500 orang untuk dilatih dan dipekerjakan ke Jepang dan Korea,” ungkapnya.
Kemudian dalam rangka mengentaskan kemiskinan, imbuh Marlan, yaitu program bantuan sosial yang tersebar di beberapa perangkat daerah dengan nilai nominal yang cukup besar yang dikeluarkan Bupati Bandung.
“Termasuk juga ada beberapa kegiatan seperti pemberian jaminan kesehatan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 kemarin, itu sudah hampir sekitar 250 ribu masyarakat yang dicover,” katanya.
“Hanya memang kemiskinan ekstrem di kita perlu mendapatkan perhatian karena masih ada sekitar 1,06 persen. Kemiskinan ekstrem itu harus tuntas sebelum di tahun 2024 ini,” kata Marlan.*(R-07)
