BANDUNG, WR- Guru dan kurikulum merdeka masih menyisakan masalah. Salah satunya terkait jam mata pelajaran (jampel) yang harus dipenuhi seorang guru di sekolah.

“Jangan samakan guru dengan Ojol, ojek online. Besar kecilnya salary yang diterima berdasarkan banyak sedikitnya tarikan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi dalam workshop pendidikan di Hotel Cordella Bandung, Jumat (27/7/2024).

Di acara tersebut tampil sebagai narasumber Prof Dr Asep Saepul Muhtadi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Prof Dr Lena Nuryanti Sastradinata dari UPI Bandung.

Lalu, Muhammad Hartono, kepala Balai Besar Guru Penggerak Kemendikbud Ristek. Hadir juga Saeful Bachri, Caleg terpilih DPRD Provinsi Jawa Barat.

Dede Yusuf menyinggung soal Ojol seiring dihapuskannya penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Hal itu sejalan diberlakukannya kurikulum merdeka. Akibatnya, guru tertentu berpotensi kehilangan jampel.

“Kasus cleansing guru honorer juga salah satunya karena tidak terpenuhi kewajiban jam mengajar. Saya menolak dan tidak setuju profesi guru ditentukan banyak sedikitnya jampel, layaknya tarikan Ojol,” tegas politikus senior Partai Demokrat ini.

Jika masih banyak sedikit jampel, setiap kebijakan kurikulum merdeka akan menyisakan masalah. Di situlah pentingnya dirumuskan formula baru penghargaan atas profesi guru.

“Nanti akan saya bawa masalah ini ke Menteri saat rapat kerja,” tegas wakil rakyat dari dapil Jabar II ini.

Sementara itu, Muhammad Mubarok melaporkan tercatat 475 ribu guru di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 31.745 di antaranya berada di Kabupaten Bandung.

Lalu, yang masuk kategori guru penggerak di Kabupaten Bandung tercatat 510 orang. Dari jumlah itu, 283 sudah memenuhi syarat jadi kepala sekolah.

Workshop pendidikan diikuti 100 peserta. Mereka adalah guru, kepala sekolah, mahasiswa, Pramuka, dan aktivis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bandung. (R-03)