BANDUNG, WR- Kemendikbud Ristek menggelar workshop pendidikan di Kabupaten Bandung. Topiknya terkait kesiapan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Hadir dua pembicara. Yaitu Prof Vina Adriany, Ph. D (direktur SEAMEO CECCEP) dan Dr Eka Prihatin Dasa, M. Ed (dosen administrasi pendidikan UPI Bandung). Sebagai pembicara kunci Dr Dede Yusuf Macan Effendi, wakil ketua Komisi X DPR periode 2019-2024.
“Pendidikan anak usia dini adalah investasi bagi kemajuan bangsa dan negara di masa depan,” ujar Vina Adriany di Hotel Grand Pasundan, Bandung (18/10/2024).
Riset menegaskan, jika investasi di PAUD maka negara akan diuntungkan 13 persen. Sebaliknya, jika investasi di pendidikan tinggi, negara hanya diuntungkan dua persen saja.
Oleh karena itu, lanjut Vina, pemerintah menyiapkan program wajib belajar 13 tahun. Selain SD, SMP, dan SMA, anak Indonesia wajib satu tahun menempuh pendidikan anak usia dini (PAUD).
Dede Yusuf mengaku senang jika PAUD menjadi bagian wajib belajar. Cuma diingatkan agar pemerintah lebih serius mengelola PAUD.
“Banyak masukan ke saya minta agar BOP, biaya operasional pendidikan PAUD dinaikkan,” katanya. Saat ini baru Rp 600 ribu per anak per tahun. Dan 14 tahun tidak pernah naik.
“Artinya hanya 50 ribu per bulan. Untuk investasi SDM unggul negara hanya mengeluarkan 50 ribu. Ini harus dipikirkan dan dinaikkan secara serius,” kata Dede Yusuf.
Doktor administrasi publik jebolan Unpad ini juga mengaku prihatin dengan kondisi tenaga pendidik di satuan PAUD. Masih banyak yang lulusan SMA. Bahkan SMP. Kesejahteraan guru PAUD juga minim.
“Banyak guru PAUD bilang gajinya sajuta, bukan sejuta rupiah tapi sabar, jujur, dan tawakal,” kilah wakil gubernur Jabar periode 2008-2013 ini.
Pemerintah pusat, papar Dede Yusuf, sudah menyiapkan insentif tenaga pendidik PAUD. Sumber dananya dari APBN. Nilainya Rp 2,4 juta per tahun. Tapi jumlah penerimanya sedikit.
“Kita dorong pemerintahan Pak Prabowo nanti akan lebih memperhatikan PAUD,” kata Dede.
Kemudian, pemerintah daerah juga diminta menyiapkan tunjangan pendamping. “Guru honorer, guru ngaji, dan guru PAUD harus diperhatikan Pemda. Ini bukan soal politik, tapi komitmen negara untuk menyiapkan SDM unggul,” ungkap Dede Yusuf.
Turut hadir di workshop pendidikan tersebut, antara lain, M. Hailuki, wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Hailuki sempat testimoni masa lalunya di PAUD.
“Saat TK saya tidak lulus karena kebiasaan loncat-loncat saja saat belajar. Masuk SD, hingga kelas dua saya belum bisa baca dan menulis. Tapi alhamdulilah sekarang jadi doktor,” ucap Hailuki yang lulus S-3 dari Unpad ini. (R-03)
