BANDUNG, WR- Komisi II DPR menggelar jumpa pers akhir tahun. Yang jadi fokus terkait kinerja dan evaluasi program mitra kerja. Terutama masa depan demokrasi terkait pilkada langsung.
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf memberi catatan khusus terkait empat hal. Salah satunya kelanjutan tes ASN.
“Dari 1,7 juta tenaga honorer yang masuk data base, ternyata masih ada 400 ribuan yang belum lulus tes,” ujar Dede Yusuf, Senin (30/12/2024).
Terhadap yang belum lulus tes, lanjut politikus senior Partai Demokrat ini, pemerintah diminta membuka kesempatan lagi. Yakni tes gelombang kedua, antara Maret-April 2025.
Dede Yusuf lantas beri catatan kedua. Para kepala daerah hasil pilkada langsung 27 November lalu, diminta jangan aji mumpung. Yakni memasukkan tim sukses jadi tenaga honorer baru. Atau memprioritaskan tim sukses tanpa dasar keadilan bagi honorer yang telah lebih lama mengabdi.
“Kadang-kadang setelah pilkada, siapa pun calon bupati atau gubernur terpilih, biasanya suka memasukkan tim sukses menjadi honorer atau ASN P3K,” ujarnya.
Wakil gubernur pertama Jabar hasil pilkada langsung ini minta Kemendagri membuat regulasi. Melarang kepala daerah baru memasukkan tim sukses di data base honorer.
Catatan ketiga, terkait diskursus pilkada antara tetap dipilih langsung rakyat atau melalui DPRD. Juga terkait keberadaan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) apakah sebagai institusi permanen seperti saat ini atau diubah jadi ad hoc.
“Satu tahun ke depan kita akan fokus terhadap soal ini dengan menerima masukan dari berbagai pihak,” tandas doktor administrasi publik jebolan Unpad ini.
Tak kalah pentingnya, Dede Yusuf memberi catatan keempat terkait agraria. Masalah pertanahan, katanya, akan selalu jadi masalah serius. Soal penyerobotan lahan, legalitas, dan program sertifikasi.
Undang-Undang No 5/1960 dirasakan tidak memadai lagi sebagai regulasi pertanahan. Oleh karena itu, Komisi II akan melanjutkan rencana revisi UU tersebut.
“DPR periode lalu sudah menyiapkan naskah revisi UU agraria. Nanti bisa kita lanjutkan agar DPR periode 2024-2029 bisa melahirkan undang-undang baru di bidang agraria,” kata wakil rakyat dari dapil Jabar II ini.
Jumpa pers berupa refleksi akhir tahun tersebut dihadiri lengkap pimpinan Komisi II DPR. Yakni M. Rifqinizamy Karsayuda (ketua/Nasdem), Aria Bima (wakil ketua/PDIP), Zulfikar Arse Sadikin (wakil ketua/Golkar), Bahtra Banong (wakil ketua/Gerindra), dan Dede Yusuf. (R-03)
